Oleh : Dr. Ir Fikri Riza, S.Pt.,S.H.,M.H
Pemangku Kuasa Provinsi Jambi kerap terjebak dalam ritual seremonial yang melelahkan dalam memaknai Pancasila. Di Provinsi Jambi—bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang melahirkan sejarah panjang kebudayaan Melayu—peringatan hari lahir Pancasila seharusnya tidak sekadar menjadi ajang pamer seragam dinas di atas podium kekuasaan. Momentum ini mesti ditransformasikan menjadi pengadilan moral bagi para pemangku kuasa yang kerap mengkhianati amanat publik.
Retaknya Kanopi Pelindung Rakyat
Masyarakat Jambi mengenal filosofi kepemimpinan yang kokoh, di mana tetua dan pejabat wajib bertindak sebagai pelindung layaknya payung panji adat. Namun, realita politik kontemporer menyajikan tontonan yang sebaliknya. Kanopi kekuasaan yang seharusnya menaungi rakyat dari badai kemiskinan dan ketidakadilan, hari ini justru rapuh dan bocor akibat syahwat politik pragmatis.
Ketika elite birokrasi daerah terjebak dalam pusaran korupsi anggaran, manipulasi proyek infrastruktur, hingga dinasti politik demi melanggengkan pengaruh, mereka sedang meruntuhkan sendi-sendi Pancasila. Sikap ini adalah bentuk pembangkangan nyata terhadap esensi kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus penajaman jurang ketimpangan sosial di daerah.
Krisis Keteladanan “Orang Patut”
Dalam struktur sosial lokal, seorang pemimpin dituntut menjadi orang patut—figur yang memiliki kedalaman moral dan kepekaan sosial tinggi. Tragisnya, panggung politik lokal kini lebih sering disesaki oleh para pemburu rente jabatan yang minus integritas. Sumpah jabatan di bawah kitab suci yang linier dengan komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap formalitas pelantikan.
Dugaan penyelewengan dana pendidikan pada kasus DAK Fisik SMK senilai puluhan miliar rupiah, hingga sorotan publik dan laporan ke KPK terkait proyek Stadion Jambi Swarna Bhumi, mempertegas potret krisis moral ini. Pragmatisme biaya politik yang tinggi pasca-pemilu memaksa para pemegang mandat bertindak culas untuk mengembalikan modal kampanye. Akibatnya, kebijakan yang dilahirkan tidak lagi berorientasi pada kemaslahatan publik, melainkan demi memuaskan dahaga para penyokong dana dan oligarki lokal.
Mengembalikan Daulat Akal Sehat
Menghidupkan kembali roh Pancasila di Provinsi Jambi tidak bisa dilakukan dengan kepatuhan buta pada doktrin pusat.
- Gugat Lewat Dialektika: Masyarakat harus terus merawat daya kritis di lapau-lapau kopi dan ruang diskusi untuk menguliti setiap kebijakan penguasa yang melenceng.
- Sanksi Etik dan Politik: Tolak dan boikot para politisi yang rekam jejaknya cacat moral serta gemar menggadaikan aset publik.
- Pembersihan Birokrasi: Aparat penegak hukum seperti Kejati Jambi tidak boleh ragu menyeret para pencuri uang rakyat ke meja hijau, mulai dari kasus lahan jalan Pelabuhan Ujung Jabung hingga penyimpangan anggaran lainnya.
Pancasila adalah kompas moral, bukan sekadar barisan teks mati. Jika para pemangku kuasa di Provinsi Jambi terus memunggungi nilai-nilai luhur ini, maka upacara tahunan setiap tanggal 1 Juni tak lebih dari sekadar panggung sandiwara yang mengoolok-olok air mata rakyat.
